Menghadapi Pemilu 2024, KASN Sebut Aparatur Sipil Negara Rawan Terjebak dalam Politik Balas Budi

MEDIANEKITA.COM - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Agus Pramusinto, mengungkapkan bahwa sistem politik di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu.

ASN sering terjebak dalam politik balas budi atau politik balas dendam, yang pada akhirnya mengganggu efektivitas kerja birokrasi.

"Poltik kita kerap menyeret-nyeret ASN. Ikut salah, nggak ikut salah. Jadi, kalau mereka para ASN terbawa-bawa akan menjadikan kerja birokrasi tidak efektif. Karena yang muncul adalah politik balas budi, politik balas dendam," ungkap Agus Pramusinto dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Pancasila: Dinamika dan Tantangan yang Dihadapi?" yang diadakan oleh Moya Institute di Hotel Gran Melia, Jakarta, pada Kamis 25 Mei 2023.

Menurut data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dalam rentang waktu 2020-2021 saat dilaksanakan pilkada di 270 daerah, terdapat 2.034 pelanggaran netralitas ASN.

Baca Juga: Ada Wacana Duet Airlangga-Zulhas, Partai Golkar Siapkan Simulasi Capres-Cawapres 4 Pasangan

Dari jumlah pelanggaran tersebut, sebanyak 1.373 ASN diberikan sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

"Kita sudah memasuki tahun politik dan puncaknya tahun depan, itu ada 548 pilkada, pileg, serta pilpres. Potensi kegaduhan akan berlipat ganda. Sekarang jika diikuti media sosial, istilah cebong, kadrun itu masih ada. Dan jika terus berlanjut, itu membahayakan," jelasnya.

Agus menegaskan bahwa ASN harus memposisikan diri mereka secara netral dalam Pemilu 2024.

Menurutnya, jika hal itu tidak dilakukan, maka akan mempengaruhi pelayanan publik di masa depan.

Baca Juga: PPP Tetap Usung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, Tidak Tertarik dengan Wacana Koalisi Besar

Hal ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Pancasila, di mana Indonesia masih sering terpecah akibat politik.

Sidarto Danusubroto, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI, yang menjadi pembicara utama dalam FGD tersebut, mengungkapkan bahwa intoleransi, radikalisme, dan terorisme merupakan virus yang mengancam keutuhan bangsa.

Ia menggunakan istilah "vaksinasi ideologi" sebagai upaya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Pancasila adalah warisan Bung Karno sebagai founding father, yang selama ini terbukti bisa mempersatukan kebhinekaan. Kalau Indonesia diibaratkan sebagai sebuah rumah, pondasi dasarnya adalah Pancasila, tiangnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, dinding dan atapnya adalah NKRI, serta penghuninya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini empat pilar yang terus digalakkan sejak saya menjadi Ketua MPR. Penghuninya adalah berbagai suku, agama, budaya, dan adat istiadat, yang harus disatukan dalam rumah Pancasila ini," paparnya.